oleh

Aliansi Peduli Danau Toba Desak Presiden RI Cabut Izin PT AN

Inimedan.com.

Sejumlah massa pengunjukrasa  dari Aliansi Peduli Danau Toba, mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera mencabut izin sejumlah perusahaan yang diduga sengaja merusak lingkungan kawasan Danau Toba dengan membuang limbanya ke salah satu danau vulkanik terbesar di dunia tersebut.

Desakan itu disampaikan para pengunjuk rasa ketika menggelar aksi demo di gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (18/2).

Dalam aksinya, massa menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang menyebabkan kerusakan ekosistem Danau Toba adalah akibat ulah beberapa perusahaan, yaitu PT AN, PT TPL, PT AN, PT SR, dan PT JF, yang diduga sengaja merusak lingkungan serta membuang limbahnya ke Danau Toba.

Ketua Horas Bangso Batak Lamsia Sitompul dalam orasinya mengatakan, salah satu perusahaan yakni PT AN yang merupakan perusahaan asing, membuang pakan ikan busuk ke Danau Toba, yang mengakibatkan air tercemar hingga kualitas air buruk yang sangat bau dan tidak layak minum, serta menyebabkan penyakit gatal-gatal kepada masyarakat sekitar Danau Toba dan juga pengunjing Danau Toba.

“Danau Toba sudah rusak parah. Kenapa harus Danau Toba yang dirusak untuk menuruti kemauan perusahaan-perusahaan ini. Danau Toba tidak lagi menjadi berkat bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat kawasan Danau Toba, sebab perusahaan-perusahaan itu hanya mementingkan keuntungannya dengan membuang limbah ke Danau Toba dan menciderai program Geopark Kaldera Toba.

Mereka harua bertanggubgjawab mengembalikan Danau Toba seperti semula serta mengganti rugi atas kerusakan kawasan pariwisata Danau Toba,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, massa meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memangil para pemilik perusahaan dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut. Massa juga mendesak DPRD Sumut segera menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh perusahaan tersebut.

“Kami juga meminta Kapolda Sumatera Utara agar mengungkap dan mengusut sampai tuntas serta menangkap para mafia dan oknum-oknum yang bekerjasama memuluskan kegiatan perusakan lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba yang menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan Danau Toba,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara sepakat dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Kawasan Danau Toba, untuk mengatasi berbagai persoalan di kawasan Pariwisata Strategis Nasional tersebut. Terutama masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri.

Persetujuan pembentukan Pansus tersebut disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut yang mewakili beberapa komisi, saat menerima massa dari Aliansi Peduli Danau Toba, di gedung DPRD Sumut.

Pembentukan Pansus itu merupakan salah satu tuntutan dari massa aksi yang menginginkan Danau Toba bebas dari pencemaran, khususnya dari perusahaan raksasa pengelola keramba jaring apung (KJA) yang membuang limbah ke danau vulkanik tersebut.

“Soal Pansus, Komisi B akan mendorong pembentukan Pansus agar semua bisa dibahas, tidak hanya mengenai pencemaran lingkungannya,” ujar Ketua Komisi B, Robi Anangga.

Hal senada disampaikan anggota Komisi D, Leonard Samosir dan anggota Komisi B Richard Sidabutar. Richard dan Leonard bahkan meminta seluruh KJA dihapuskan dari Danau Toba agar tidak ada lagi pencemaran di tempat wisata yang tengah dipromosikan ke mancangera tersebut.

Dikatakan Leonard Samosir, Komisi D dalam waktu dekat ini juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh perusahaan yang diduga membuang limbah ke Danau Toba serta stakeholder terkait se-kawasan Danau Toba.

Sementara anggota Komisi A Sarma Hutajulu berharap Pansus ini dapat terwujud agar Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dapat terwujud.

“Pengalaman kita di tahun pertama periode ini, Pansus Danau Toba sidah kita usulkan. Tapi kandas di Komisi D. Akhirnya lahir Pansus yang lebih luas soal lingkungan hidup. Saya kira ini momentum yang harus kita sikapi supaya Pansus Danau Toba ini bisa kita clearkan. Agar soal pencemaran, perampasan tanah dan lain-lain, bisa kita bicarakan secara holistik,” ungkapnya. (di)

 

Komentar

News Feed