Amandemen ke 5 UUD 45, Disinyalir Bukan Agenda Rakyat Tapi Agenda Elit Politik Pragmatis

inimedan.com-Jakarta.
Adanya fenomena yang menunjukkan bahwa agenda amandemen ke 5 UUD45  bukan agenda rakyat, melainkan agenda elit politik di DPR dan MPR, hal tersebut terungkap di acara Bincang Lintas Kebangsaan, yang bertajuk Mau Dibawa Kemana Haluan Negara? yang diinisiasi oleh GL Pro 08 dan media lintas parlemen.com, dan diselenggarakan melalui zoom meeting maupun melalui offline bertempat di
Cafe Scooter Manis Kopi, Matraman Dalam I No. 1 Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Rabu, 8/9/2021.
Di acara ini juga menghadirkan Asrul Sani Wakil Ketua MPR RI sebagai narasumber, melalui virtual, Asrul Sani mengatakan bahwa dirinya sampai sekarang belum mengetahui draft materi amandemen ke 5 UUD45 yang akan dibahas di MPR.
Menanggapi hal itu, Muhammad Anas (Direktur Eksekutif FIXPOLL) mengatakan sangat mengherankan jika seorang wakil ketua MPR belum mengetahui materi yang akan dibahas di amandemen ke 5 UUD45, nah, menurut Anas ini semakin mengindikasikan adanya agenda tertentu di balik amandemen ke 5 UUD45, dan itu disinyalir bukan agenda rakyat.
“Dari hasil penelitian kami di lapangan, melalui survey yang dilakukan langsung bertanya kepada masyarakat, sebagian besar, dari mereka menjawab tidak tahu kalau ada agenda amandemen ke 5 UUD45″ungkap Muhammad Anas Direktur Eksekutif FIXPOLL, saat menyampaikan paparannya.
Bukan hanya itu, lanjut Muhammad Anas, sebagian besar responden yang diwawancarainya tidak mengerti soal maksud dan tujuan dari amandemen ke 5 UUD45 tersebut, bahkan mayoritas dari mereka menolak masa jabatan presiden sampai 3 periode maupun masa jabatan kurang dari 5 tahun, nampaknya masyarakat masih trauma dengan sistem demokrasi di era Orde Baru, yang otoriter, oligarki dsb sehingga mayoritas mereka menolak wacana tersebut.
“Jadi sesungguhnya, kalau banyak wacana yang akan dibahas di amandemen ke 5 UUD45, di tolak masyarakat, maka ada indikasi kuat hal tersebut adalah agenda elit politik pragmatis”tukas Muhammad Anas (Direktur Eksekutif FIXPOLL)
Hal senada juga disampaikan Jimmy CK,Ak, SE, Ketua Umum DPP GL Pro 08, yang mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan pernyataan Asrul Sani sebagai Wakil ketua MPR RI, yang terkesan enggan menjelaskan ke peserta diskusi ini mengenai apa saja yang akan dibahas di amandemen ke 5 UUD45.
“Kalau Bang Asrul Sani bisa menjelaskan kepada kami, kamipun akan menjelaskan ke grass root, sehingga amandemen ke 5 UUD45 tersebut di mengerti oleh masyarakat, tapi kalau begini semakin mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pembahasan amandemen UUD 45 tersebut, jika ada pihak pihak yang ingin merubah haluan negara yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka kami bersama seluruh komponen masyarakat akan melawannya”pungkas Jimmy Ck Ak, SE
Adapun acara yang di pandu Irfan Maftuh ini, juga menghadirkan
Narasumber Zaenal Abidin Riam (Pengamat Politik Demokrasiana Institute) dan R. Wijaya DM (Pemred LintasParlemen.com), nampak berlangsung dinamis dan di hadiri sekitar lima puluhan peserta dari kalangan insan pers, aktivis, mahasiswa dari berbagai komponen masyarakat, baik yang hadir di tempat acara maupun yang hadir melalui virtual dengan menggunakan aplikasi room zoom.*tri#

Komentar