INIMEDAN – Untuk memonitor terjadinya bencana di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menganggarkan Rp 1 miliar lebih.
Sekdaprovsu Hasban Ritonga mengatakan anggaran itu diperuntukkan untuk semua bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. “Kita mengupayakan maksimal monitoring bencana alam ini,” ucapnya di ruang kerjanya, Rabu (6/1/2016).
Hasban mengatakan anggaran itu masuk kedalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasban menyinggung, bencana alam yang kerap dialami Sumut adalah banjir dan tanah longsor. Biasanya banjir terjadi di kawasan Pantai Timur seperti Kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Induk, dan Deliserdang. Sementara tanah longsor kerap terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Deliserdang, Dairi, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.
Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mencatat Sumut memiliki 329 titik api (hotspot) yang tersebar di sejumlah kabupaten. Hotspot terbanyak terdapat di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berada dikawasan HPT, APL, HL, dan hutan produksi.
“Untuk 2015 memang Provinsi Sumut tidak diperoleh data kebakaran lahan dan kebun,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawaty.
Herawaty menyampaikan, Dinas Perkebunan Provsu dalam menanggulangi kebakaran perkebunan telah melakukan beberapa hal. Seperti membentuk brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun tingkat provinsi melalui SK Gubernur No 188.44/413/KPTS/2015 tentang brigade dan pedoman pelaksanaan pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
“Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada perusahaan perkebunan, melakukan updating data hotspot dan bekerja sama dengan BKSDA, BMKG terhadap pergerakan cuaca,” ujarnya. [MUL]
Komentar