Inimedan.com-Medan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan menyoroti pengelolaan aset Pemko Medan yang dianggap tidak jelas.
Hal itu disampaikan juru bicara F-PKS DPRD Medan, Salman Alfarisi saat menyampaikan pendapat fraksi terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019, di gedung DPRD Medan, kemarin petang.
“Kami menyoroti kinerja bagian perlengkapan dan aset Pemko Medan yang tidak memiliki konsep yang jelas dalam melakukan pendataan dan penjagaan aset Pemko Medan,” ujar Salman.
Menurutnya, dari hasil pembahasan didapati sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan aset. “Pengelolaan gedung yang saat ini menjadi masalah yakni, Hotel Soechi karena tidak jelas masa kontrak kerja antara Pemko Medan dengan pengelola gedung dan bagian perlengkapan dan aset Pemko Medan tidak dapat menjelaskan hal tersebut,” paparnya.
Dia mendorong, perlu dilakukan pendalaman dalam permasalahan aset yang kini dikuasai pihak ketiga tersebut. “Bisa kita bayangkan ada kerjasama dengan pihak swasta tapi pemilik gedung tidak tahu sampai kapan masa kerjasamanya. Tentu hal ini perlu didalami lebih lanjut,” tekannya.
Tidak hanya Hotel Soechi, pihaknya juga menyoroti harga sewa gedung/ruko milik Pemko Medan di seputaran Jalan Nibung Raya yang dianggap tidak masuk akal. “Berdasarkan penjelasan pada saat pembahasan, harga sewa ruko di jalan tersebut paling tinggi hanya sebesar satu juta rupiah. Harga sewa ruko tersebut jauh lebih rendah dari harga sewa rumah tipe 30 bersubsidi pemerintah atau lebih rendah dari sewa rumah tidak permanen yang letaknya didalam gang sempit dimananya nilai sewanya minimal tiga juta rupiah,” urainya lagi.
Dia mengaku, harga tersebut sangat dirasa tidak layak. Karena lokasi tersebut adalah lokasi bisnis dan letaknya sangat strategis. “Berkenaan dengan pengelolaan aset kota Medan, kami berharap saudara Walikota Medan memberi perhatian serius dan khusus karena hal ini juga menyangkut martabat Pemko Medan,” imbuhnya. (di)
Komentar