oleh

Kejari Taput Masih Lanjutkan Penyelidikan, 18 Saksi Sudah Diperiksa

Ket. Gambar:  Kasintel Kejari Taput M. Simanjuntak dan Kasipidsus Julieser Simaremare saat diwawancarai wartawan. ( dok. leonardo)

inimedan. com_Taput.

Penyidikan tentang terjadinya korupsi pengadaan penyelenggaraan jasa internet di Taput, kini masih terus didalami Kejaksaan Negeri Taput secara intens. Bahkan tahapannya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pihak Dinas Kominfo Taput  menjadi sorotan media, sebagai penyelenggara proyek. Sementara Kadis Kominfo Taput Polmudi Sagala telah dicopot dari jabatannya, digantikan oleh Hendrik T Surbakti.

Ada pun Polmudi saat ini sudah dimutasi menjadi staf ahli Pemkab Taput. Sekitar lima bulan lalu,Kepala Kejaksaan Negeri  Tapanuli Utara Much Suroyo SH,MH didampingi Kepala Seksi  Pidana Khusus Juleser Simaremare SH, dan Kepala Seksi Intelijen Mangasi Simanjuntak,SH Rabu (23/2) menjelaskan kepada media, pihaknya telah meningkatkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan korupsi pengadaan penyelenggara jasa internet berbiaya Rp.2,9 miliar Tahun 2019 di Taput.

“Kami mengambil kesimpulan untuk ditingkatkan ke penyidikan demi mencari fakta-fakta dan mengungkap pelaku atau tersangka yang kemudian akan dinaikkan ke tingkat penuntutan,kata Much Suroyo dikantor Kejari Tarutung, sebagaimana dilansir media.

Dibeberkan, pada tahun 2019 terdapat alokasi anggaran pengadaan “internet service provider” ( pengadaan penyelenggara jasa internet) senilai Rp.2.904.500.000, yang dikerjakan PT Icon Plus dan PT Telemedia Network Cakrawala.

“Pelaksanaannya yang dilakukan dengan metode ‘purchasing’ ditengarai telah menimbulkan kerugian negara.  Gambaran kasarnya kerugian negara berkisar Rp.600 juta lebih,” papar Kajari. Sementara Kasi Pidsus Juleser Simaremare, lebih rinci menguraikan pada tahap penyelidikan pihaknya ada  menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

Dalam jangka waktu April-Desember 2019, realisasi yang terbayar adalah Rp.2.615.985.722, dengan 63 titik terpasang sesuai dengan Surat perintah kerja (SPK). Namun sesuai dengan surat pesanan Dinas Kominfo dan pihak penyedia jasa ISP, pekerjaan dilaksanakan sejak 1 April 2019-31 Desember 2019.

Ket.Gambar : Kontributor inimedan. com bersama Kasintel dan Kasipidsus Kejari Taput saat Hari Adyaksa ke 62.

“Akan tetapi sesuai bukti yang telah dikumpulkan melalui permintaan keterangan, ‘invoice’ dan dokumen lainnya, menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan ISP telah dilaksanakan sejak 2018, tetapi dibuat seakan dilaksanakan pada 2019 sehingga bertentangan dengan pasal 25 Perpres nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan Kepala LKPP nomor 9/2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia,”   ujarnya.

Berita acara aktivasi yang dibuat serta berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditanda tangani penyedia dari PT Icon dan panitia penerima hasil pekerjaan, semuanya dilaksanakan dalam satu hari,(pada 15 April 2019), sedangkan lokasi pemasangannya berbeda-beda dengan jarak yang jauh.

“Dokumen SPK dan kontrak yang dipegang oleh PT Icon dengan Dinas Kominfo berbeda-beda, sehingga diperkirakan, dokumen dan kontrak hanya formalitas semata,” sebut Juleser. Bahkan, menurut jaksa, PT TNC belum menyajikan laporan perubahan pengembangan wilayah layanan dan persetujuan dari Dirjen penyelenggaraan.
Disebutkan, terkait penyelidikan Kejaksaan ( saat itu) sudah ada 5 orang saksi yang dimintai keterangan.

SUDAH 18 SAKSI DIPERIKSA
Sementara itu, Jumat( 22/7), bertepatan peringatan Hari Adyaksa ke 62, Kasintel M.Simanjuntak dan Kasipidsus Julieser Simaremare menyediakan waktunya diwawancarai wartawan media ini di ruang Press Room Kejari. Dibenarkan, bahwa kasus itu belum klaar dan masih terus dalam proses penanganan secara intensif. Dalam kaitan itu, Juliser Simaremare menyebut sudah 18 saksi yang telah diperiksa.

Pemeriksaan saksi lain masih terkendala masalah ketidakhadiran. ” Sesuai undang-undang, pemanggilan sampai tiga kali, ini ada yang dipanggil dua kali tak datang yah mungkin karena masih ada halangan, ” ujar Simaremare. Namun mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, proses penyidikan akan terus dilakukan. Pemeriksaan meliputi pihak PPK, kontraktor, juga kalangan dalam Kominfo dan dari Pemkab Taput.  Dikatakan, kasus ini pun sudah diekspos ke berbagai pihak, diantaranya ke LKPP, BPK.

Kasintel M. Simanjuntak mengatakan, dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 600 juta, untuk anggaran 2019. Sedangkan proyek ini sudah terhitung tahun 2018, ada empat tahun anggaran. Itu akan diteliti lagi lebih mendalam.

“Kita selalu terbuka menjelaskan ini pada siapa pun sesuai prinsip transparansi, tak hanya terbatas pada kalangan pers, tapi juga kalau ada masyarakat yang ingin tahu kami akan jelaskan sesuai data yang ada. Tetapi misalkan saya beri ibu bisa saja itu menjadi kolak, kecuali kalau saya yang langsung memberi itu tetap ubi, ” kata Simanjuntak membuat perumpamaan. Siapa nantinya yang bakal terseret menjadi tersangka proyek pengadaan internet ini,masih dinantikan berdasarkan hasil penyidikan. ( le )

Komentar

News Feed