oleh

Kementerian PUPR Akan Bangun 2 Jembatan Layang di Jalur Medan-Berastagi

Inimedan.com-Medan.

Komisi D DPRD Sumut menegaskan, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)  akan memenuhi tuntutan masyarakat untuk membangun 2 jembatan layang di jalur Medan –Berastagi pada tahun 2020. Hal ini adalah untuk menghindari kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat pengguna jalan.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman,  anggota Komisi D Layari Sinukaban dan Leonard Samosir kepada wartawan, Rabu (13/3) melalui telepon seusai bertemu dengan Kepala BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) Kementerian PUPR Hadi di Jakarta.

“Untuk pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi tampaknya belum bisa dilaksanakan, mengigat keuangan negara tidak mencukupi, sebab untuk membangun jalan bebas hambatan itu membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp5 triliun lebih,” ujar Wagirin,Layari dan Leonard.

Tapi untuk mengatasi kemacetan di jalur Medan-Berastagi itu, tambah Layari, Kementerian PUPR sudah merencanakan akan membangun 2 jembatan layang (seperti jembatan layang  Kelok Sembilan Padang) di dua titik, masing-masing di Tekongan Amoy dan Tekongan Tirtanadi.

“Untuk kedua jembatan layang di dua titik ini, Kementerian PUPR sudah melakukan study kelayakan dan direncanakan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2020 dengan anggaran mencapai Rp600 miliar lebih,” ujar Layari sembari mengharapkan kepada Banggar (Badan Anggaran) DPR-RI  tidak mencoret anggaran tersebut nantinya.

Layari dan Leonard yang merupakan anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini tidak merasa kecewa, walaupun usulan pembangunan jalan tol Medan – Berastagi belum bisa terealisasi, mengigat anggaran di APBN tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur dimaksud.

Dari penjelasan Kepala BPIW Kementerian PUPR kepada tim DPRD Sumut, tandas Wagirin dan Layari, dengan dibangunnya dua jembatan layang di dua titik, bukan berarti rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi batal sema sekali.

“Bukan berarti usulan masyarakat agar membangun jalan tol tidak mungkin terealisasi. Tapi tidak tertutup kemungkinan rencana itu akan dilanjutkan pemerintah dengan melihat situasi keuangan negara. Makanya sampai saat ini pihak pemerintah tetap melakukan kordinasi dengan Bank Dunia,” ujar Layari menirukan ucapan Kepala BPIW Kementerian PUPR.

Menurut keterangan Hadi kepada tim DPRD Sumut, tambah Wagirin, jika keuangan negara nantinya telah mencukupi, bisa saja pembangunan jalan tol dilaksanakan, sehingga bisa terkoneksi dengan dua jembatan layang yang sudah dibangun.

Namun dalam pertemuan yang diikuti Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora dan Sri Kumala ini, tim Komisi D DPRD Sumut juga menyampaikan kekecewaanya terhadap BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) Wilayah Sumut yang tidak hadir menemui Kementerian PUPR.

“Kita sangat kecewa dengan tidak hadirnya perwakilan BBPJN mendampingi Tim Komisi D DPRD Sumut ke Kementerian PUPR. Padahal perjuangan kita untuk peningkatan pembangunan di wilayah kerjanya. Bisa dikatakan, kedatangan kita ini untuk menambah proyek mereka,” ujar Wagirin Arman.( di).

Komentar

News Feed