oleh

Paripurna Pencabutan Retribusi Izin Gangguan

Inimedan.com-Medan.

Ketua DPRD Medan Hendry Jhon Hutagalung membuka Sidang Paripurna nota Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Partai di DPRD terhadap nota pengantar kepala daerah menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Izin Gangguan, Rabu (12/9) di ruang Paripurna DPRD Medan.

Dalam pandangan Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Medan yang dibacakan Paul Mei Anton Simanjuntak, Perda Retribusi Izin Gangguan sangat menghambat iklim investasi di Kota Medan. Hal ini sering sekali dikeluarkan oleh para pengusaha yang akan melakukan investasi di kota Medan.

Karena itu Fraksi PDI Perjuagan sependapat dengan usulan pencabutan Perda no 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan. Fraksi PDI Perjuagan memahami dengan dicabutnya retribusi izin gangguan Pemko Medan akan kehilangan Pendapatsn Asli Daerah (PAD).

Namun, katanya, dari sisi sosial ekonomi dalam jangka panjang Pemko Medan akan mendapatkan laba dan keuntungan lebih besar bila Pemko Medan mampu menyakinkan menarik para investor lokal maupun asing untuk membuka dengan mengembangkan usahanya di kota Medan.

“Dalam pengembangan usaha di bidang kepariwisataan maupun usaha jasa karena letak kota Medan sangat strategis sebagai pintu gerbang wilayah barat Indonesia,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tetpadu Satu Pintu mampu menyakinkan para investor supaya menanamkan modalnya di kota Medan dengan dicabutnya Retribusi Izin Gangguan. “Ke depan investasi meningkat, dengan sendirinya lapangan kerja semangkin terbuka dan,” jelas Paul.

Sementara pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan H Adlin Umar Yusri Tambunan pencabutan Retribusi Izin Gangguan, Walikota Medan ke depannya dapat menjalan tugas-tugasnya dengan lancar sesuai harapan masyarakat Kota Medan.

Karena menurut Fraksi Golkar dengan dicabutnya Perda Retribusi Izin Gangguan tentunya berpengaruh terhadap pemasukan PAD kota Medan. Untuk itu Pemko Medan perlu segera mengantisipasi dan berupaya mencari sumber alternatif lain dalam rangka peningkatan PAD ke depan agar tidak memberatkan masarakat kota Medan. (Sugandhi S)

 

Komentar

News Feed