INIMEDAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kecewa dengan pengelolaan BUMN saat ini. BUMN terlihat cenderung mengedepankan pendekatan bisnis ketimbang sebagai alat pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Menurut PDIP, orientasi seperti ini perlu dikoreksi segera.
“Ini harus jadi koreksi. BUMN harus jadi alat negara untuk mempercepat kemandirian ekonomi nasional,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika ditemui di Kemayoran, Minggu (10/1/2016).
Hasto mengatakan partainya mendukung rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Ketika Pansus menyatakan ada pelanggaran Undang-Undang dalam pengelolaan BUMN, maka pemerintah harus menghormati.
“Ini harus jadi perhatian Pak Jokowi. Mengingat bagaimana Pak Presiden menjalin komunikasi dengan DPR, ada hubungan yang sifatnya saling menghormati terhadap keputusan setiap lembaga,” ujar Hasto.
Namun mengenai apakah rekomendasi itu harus dijawab dengan tindakan reshuffle, Hasto mengatakan keputusan itu berada di tangan Presiden.
“Kami (PDIP) tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa kami rekomendasi reshuffle. Kecuali Pak Presiden minta, kami akan memberikan,” kata Hasto. [VNC]
Komentar