oleh

Segera Bentuk Pansus Formula E, Hentikan Kegaduhan Interpelasi

inimedan.com-Jakarta.
 Pengajuan Hak Interpelasi Formula E oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, tidak kunjung menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan kegaduhan, sehingga menimbulkan polemik tak berujung dan konflik antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur Anies Baswedan, dan antara fraksi PDIP dan PSI dengan Fraksi Fraksi yang menolak interpelasi,demikian disampaikan Imam P. Radjasa Koordinator Jakarta Parliament Watch (JPW) kepada pers, Rabu, 8/9/2021
“Kalau Interpelasi bertendensi politis, jelas itu tidak fair, karena keputusan penyelenggaraan balapan mobil Formula E itu keputusan kolektif, semua fraksi DPRD DKI Jakarta saat itu menyetujui event tersebut, kalau DPRD tidak setuju, nggak mungkin donk ada penganggaran penyelenggaraan event Formula E ini di APBD”  ungkap Imam P. Radjasa
Menurut Imam, kalau hanya Anies saja yang dimintai keterangan mengenai pelaksanaan event lomba balap mobil Formula E tersebut, itu diduga sangat tendensius, sebab terselenggara nya event ini juga melibatkan berbagai pihak yang mendukung dan adanya syarat administratif yang harus dipenuhi pada penyelenggaraan event Formula E ini, semua itu ditelusuri dan dimintai keterangan, melalui pembentukan sesuai dengan tatib DPRD DKI Jakarta, sehingga kalau memang niatnya untuk kepentingan warga Jakarta, maka tidak ada alasan bagi anggota DPRD DKI Jakarta untuk tidak membentuk Pansus Formula E.
“Kalau niatnya untuk kepentingan warga Jakarta agar terjadi transparansi penyelenggaraan event Formula E, Jangan Anies Baswedan doank yang dimintai keterangan, tapi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event tersebut, karena itu perlu dibentuk Pansus Formula E sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang dapat digunakan untuk menelusuri masalah tersebut secara administratif, komprehensif, dan obyektif” tukas Imam P. Radjasa. Selanjutnya ia juga mengingatkan apabila Kegaduhan Interpelasi Formula E tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka berdampak pada bukan hanya disharmoni relasi Gubernur dengan DPRD DKI Jakarta, melainkan juga disharmoni relasi serta kinerja Fraksi PDIP dan Fraksi PSI dengan Fraksi lainnya yang tidak setuju dan mencurigai adanya agenda politis terselubung dari kedua Fraksi tersebut. Maka korbannya adalah Warga Jakarta, karena agenda pembangunan maupun pelayanan publik akan terhambat akibat kegaduhan tersebut.
“Karena itu, demi kepentingan Warga Jakarta, JPW mendesak Hentikan Kegaduhan Interpelasi, segera bentuk Pansus Formula E, agar semua jelas, transparan, obyektif, komprehensif dan tiada dusta di antara para penyelenggara pemerintahan Ibukota tercinta ini” pungkas Imam P. Radjasa, seorang Pelukis yang juga Alumni GMNI dan Alumni KNPI DKI Jakarta.*di#

Komentar

News Feed