Inimedan.com.
Pilkada serentak di Indonesia digelar Juni 2018 mendatang. Penyelenggaraan Pilkada yang diikuti 8 Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sumut diharapkan berjalan lancar dan menjadi pilkada terbaik se Indonesia dan menjadi contoh daerah lain.Untuk itu diharapkan seluruh stakeholder terkait dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
“Kita mengharapkan penyelenggaraan Pilkada di Sumut berjalan lancar dan menjadi terbaik di Indonesia”,kata Gubsu Tengku Erry Nuradi dalam Rapat Koordinasi dan Coffe Morning Pemangku Kepentingan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2018 di Sumut di Hotel Santika Dyandra Medan, Jumat (15/12).
Seluruh unsur Forkopimda hadir dalam Rakor yakni, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama Ali Triswanto, mewakili Pangdam I/BB dan Kajati Sumut. Termasuk Kakanwil Kemenkum HAM Uberti Sitinjak, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea,Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten/Kota,sejumlah Bupati/Walikota,Danrem dan Kejari
Untuk kesuksesan pilkada 2018,Pemprovsu menyiapkan anggaran cukup besar mencapai Rp1,2 Triliun yang dialokasikan kepada KPU, Bawaslu dan keamanan. Anggaran ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga penyelenggaraan pilkada secara berjalan transparan, jujur dan aman. “Kita berharap Sumut menjadi yang terbaik dan dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 se-Indonesia,” kata Erry calon Gubsu petahana itu.
Namun perlu disadari untuk mewujudkannya bukan gampang di tengah perbedaan yang ada.Tentunya seluruh instansi vertikal dan pemerintah daerah harus bekerja ekstra maksimal dan bersinergi untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. “Kita juga harus bersama menjaga suasana harmonis dan nyaman dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya,” sebut Erry.
Menurut Erry, Sumut sangat beragam dalam cara pandang, status sosial dan pilihan politik dalam kepartaian. Diharapkan,ada rasa dan semangat kebangsaan, tidak boleh digantikan (menonjolkan) pengelompokan atas dasar etnis dan status sosial. Justru itu,saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menunjukkan dan merawat kematangan demokrasi Indonesia dalam Pilkada seretak di Sumut,” ujar Erry.
Gubsu Erry mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait yang berpartisipasi dalam penyuksesan Pilkada 2018. Sejalan itu, dalam momentum kegembiraan demokrasi rakyat, pemerintah terus memperhatikan stabilitas keamanan serta mendorong peningkatan profesionalitas. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkannya.
Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw menekankan pentingnya koordinas antara stakeholder terkait untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi segala ancaman dan hambatan dalan proses perencanaan hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
Sebelumnya pihaknya sudah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pilkada 2018 di Sumut. “Saya percaya kita yang ada di dalam sini akan berupaya untuk melakukan analisa dan evaluasi Pilkada 2018 di Sumut, terutama dalam suasana menjelang dan sesudahnya,” ujar Kapolda.
Kapolda mengingatkan , situasi hambatan sosial di masyarakat bisa muncul karena adanya dominasi kepentingan pribadi dan kelompok. Bisa juga muncul karena adanya perang opini di media sosial ataupun bentuk lainnya yang dapat berpotensi menjadi gangguan nyata terhadap situasi kamtibmas. “Tidak ada salahnya kita belajar dari penyelenggaraan Pilkada DKI , dimana isu moral bisa saja dipakai dalam Pilkada. Untuk itu, mari kita antisipasi sehingga hal itu tidak menjadi gangguan nyata,” ujar Paulus .
Sementara itu, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, Sementara KPU Sumut akan melakukan supervise terhadap 8 daerah dan provinsi yang menggelar Pilkada serentak sesuai Undang Undang No 10/2016 tentang Pillada dan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak. “Kami akan melaksanakan tanggung jawab dan tugas secara fungsional dan profesional.Apa yang kami sampaikan terkait penyelenggaraan pilkada sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan KPU,” kata Ketua KPU Sumut Mulia Banurea.
Ditegaskan, KPU Sumut mesti menjaga integritas,bekerja berdasarkan tupoksi, sesuai regulasi.Bila melenceng ada tindakan seperti diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pemilu. Kami akan patuh dan taat sesuai regulasi untuk menjaga integritas, komitmen independensi (netral) ,jangan sampai digoda dan dirayu.Kalau ada yang kurang jelas terkait masalah regulasi kami akan fasilitasi di KPU, “ tegas Mulia.
Mulia juga menjelaskan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan.Dalam waktu dekat segera menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih karena warga di Sumut masih ada yang belum memiliki KTP. Padahal, sumber data pemilih merupakan otoritas dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan.
Karena itu KPU menilai masalah data kependudukan dapat segera dituntaskan dan dilakukan secara akurat sehingga masyarakat bisa gunakan hak suara.
“Akurasi data kependudukan salah satu penentu kesuksesan Pilkada. Kalau kita saling support mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada Sumut paling baik di Indonesia,” ujar Mulia.(im-01)
Komentar