Medan (Medan Pos).
Ketua DPRD Sumatera Utara,H.Wagirin Arman mengapresiasi usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tanah air kembali dipilih DPRD tanpa pemilihan langsung saat ini terus direspon dan dibahas di kalangan pejabat pusat mulai dari Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua DPR Bambang Soesatyo hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap usulan atau wacana tersebut segera terealisasi demi kemaslahatan bangsa Indonesia.
Hal itu disampaikan Wagirin Arman menjawab wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (10/4/2018), usai dirinya menghadiri kegiatan orientasi Partai Golkar se Indonesia. Wagirin mengaku dalam kegiatan orientasi Partai Golkar tersebut, wacana pilkada kembali melalui DPRD dibahas para peserta dan pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Bahkan dalam satu kesempatan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga secara langsung menyetujui wacana yang saya sampaikan tersebut. Dia sama-sama berpandangan bahwa pilkada sudah seharusnya kembali melalui DPRD demi menyelamatkan bangsa ini dari ancaman perpecahan,”kata politisi Partai Golkar Sumut ini.
Selain itu, Wagirin juga mengaku jauh sebelumnya juga telah menyuarakan wacana pilkada melalui DPRD saat pertemuan para Ketua DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur hingga bupati dan walikota se tanah air. “Pada pertemuan tersebut saat itu dihadiri langsung oleh seorang pimpinan KPK, Saut Situmorang. Beliau juga merespon wacana tersebut demi mengghindari mahalnya biaya yang dikeluarkan hingga kualitas pemimpin yang dihasilkan,”sebutnya.
Lebihlanjut Wagirin juga mengaku wacana pilkada melalui DPRD tersebut juga pernah disampaikannya pada pertemuan forum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dihdiri gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,walikota dan wakil walikota di tanah air. Untuk itu, Waqgirin menegaskan dirinya senang wacana tersebut kemarin menjadi pembahasan serius Mendagri dengan Ketua DPR RI.
Apalagi kini wacana tersebut terus menjadi perbincangan di kalangan anggota dewan tingkat pusat hingga mantan Ketua MK Mhfud MD,yang juga memberi sinyal menyetujui evaluasi pilkada langsung. Untuk itu dia berharap pemerintah kini dibwah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar segera menyikapi bahkan menyetujui wacana tersebut.
“Sebab ini demi kemaslahatan atau kebaikan bagi bangsa Indnesia tercinta ini. Sebab kita tidak mau bangsa ini terpecah akibat pelaksanaan pilkada langsung yang lebih mengarah pada mahalnya pembiayaan hingga ancaman perpecahan dan saling serang sesama anak bangsa,”katanya.
“Bayangkan, kita punya 34 provinsi, setiap provinsi pasti mengangarkan untuk penyelenggaraan pemilu. Sumut saja menggelontorkan Rp 1,2 triliun. Itu digunakan untuk membangun demokrasi katanya. Dalam proses ini, sejak adanya pilkada langsung menimbulkan budaya baru, budaya pragmatis hingga saling hujat dan menjatuhkan di masyarakat seolah pilkada menjadi pesta kecil. Siapa yang membawa beras, membawa uang, tidak peduli orang itu baik atau tidak,” kata Wagirin.
Menurut Wagirin , membangun demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan sistem yang ada saat ini, melainkan dengan memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Itu harusnya menjadi tugas pemerintah. Tapi pada praktiknya, lanjut Wagirin, masyarakat justru teracuni pragmatisme.(Adi).
Wagirin Aarman Apresiasi Usulan Pilkada Kembali Dipilih DPRD
