inimedan.com-Jakarta.
Beberapa waktu belakangan ini, di tengah masyarakat yang masih mengalami masa pandemik covid-19, muncullah kegaduhan yang dipicu oleh adanya issu bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang menyeret nama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri BUMN Erik Tohir, sehingga issue tersebut juga mematik adanya tuntutan dari beberapa pihak agar terjadi reshuffle kabinet, untuk menggantikan ke dua tokoh tersebut dari posisinya sebagai pejabat negara di Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Polemik tersebut, juga mengundang tanggapan dari Faisal Saleh pengamat politik, kepada pers yang menghubunginya, Rabu ( 17/11).
Ia mengatakan bahwa isu bisnis PCR yang menyeret nama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan maupun Menteri BUMN Erik Tohir itu sangat tendensius. Karena, lanjut Faisal Saleh, issue tersebut dilontarkan ke publik, di saat adanya polemik harga biaya test PCR, adapun masyarakat meminta agar pemerintah menurunkan harga biaya test PCR tersebut, kemudian Pemerintah menanggapinya dengan menurunkan harga test PCR tersebut.
“Tentunya kebijakan Pemerintah tersebut, berdampak pada munculnya pendapat yang berbeda, ada pihak yang mendukung kebijakan tersebut, dan juga ada yang tidak mendukung,”ungkap Faisal Saleh.
Menurutnya, kami dan juga masyarakat yang ingin terbebaskan dari pandemik covid-19 tersebut sangat mendukung kebijakan tersebut, namun demikian, rupanya respon dari kebijakan tersebut, disinyalir ada pihak yang tidak mendukung kebijakan tersebut sehingga membawa kasus harga PCR ini digoreng untuk menyudutkan pihak tertentu khusus nya Erick Thohir dan LBP.
“Kerja baik yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 ini jangan dialihkan ke kasus lain.”tukas Faisal Saleh
Hal senada juga dikatakan oleh Andreas Timur Santoso Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), menurutnya, bahwa lontaran issue bisnis PCR yang melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri BUMN Erik Tohir, sangat tidak mendasar dan tidak menunjukkan adanya bukti-bukti kuat yang merugikan negara, karena itu, ia mencurigai bahwa issue tersebut hanya untuk membuat kegaduhan di tengah usaha Presiden Jokowi untuk membebaskan bangsa Indonesia ini dari masa pandemik covid-19 tersebut, kalau ada pihak yang melaporkan masalah Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan maupun Menteri BUMN Erik Tohir terlibat dalam bisnis PCR, itu hak mereka, tapi masalahnya kalau bukti mereka hanya dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya maupun sumber informasinya, ya, tentu KPK tidak akan mengorbankan kredibilitasnya hanya untuk menanggapi masalah yang tidak akuntabel tersebut.
“Saya menduga lontaran issu bisnis PCR tersebut, cenderung politis dan bertendensi mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, yang sengaja dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan prestasi yang dicapai oleh Presiden Jokowi dibantu oleh Pak Luhut dan Pak Erik Tohir dalam menangani pandemik covid-19 ini, Jangan kemudian kritiknya bersifat personal. Isu PCR itu kan bersifat personal dan tidak ada urgensinya bagi kepentingan publik. Alih-alih memperkaya diskursus publik, kritik personal itu justru akan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat yang bersifat kontraproduktif terhadap ruang publik kita,”pungkas Andreas Timur Santoso Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), yang dihubungi pers melalui telpon genggamnya, Rabu, 17/11/2021 di Jakarta.*tri#
Komentar