BNNP Bina Warga Kampung Kubur Kembangkan UKM

INIMEDAN – Sebagai langkah dalam upaya merubah Kampung Kubur yang dikenal sebagai basis peredaran narkoba dan judi menjadi Kampung Sejahtera, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut galakkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang Kuliner dan kerajinan tangan, Rabu (3/2/2016).

Berdasarkan pantauan di kawasan pemukiman padat penduduk tersebut, pengembangan UKM di Kampung Kubur itu dilakukan pihak BNNP Sumut melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mendirikan home industri pembuatan Tahu dan Tempe. Selain kuliner para ibu rumah tangga disana juga mulai belajar menciptakan keranjang berbahan dasar kertas koran.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumut, Magdalena Sirait yang ditemui wartawan disela kegiatan menyebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan pihaknya itu bertujuan untuk menghindarkan warga masyarakat di Kampung Kubur khususnya para ibu rumah tangga dari keterlibatan peredaran narkoba dan perjudian.

“Jadi kegiatan yang kita lakukan ini merupakan serangkaian tahap dari upaya pemberantasan narkoba di Kampung Kubur. Setelah sebelumnya upaya yang dilakukan dengan sejumlah instansi lain termasuk pihak kepolisian dan Pemko Medan, kini kita berusaha memberdayakan masyarakat agar terhindar untuk menjual narkoba,” jelas Magdalena.

Lebih lanjut dijelaskan Magdalena bahwa pemberdayaan masyarakat melalui UKM itu baru mulai digencarkan empat hari lalu. Sebelumnya hal tersebut dilakukan pihaknya dengan cara terlebih dahulu mengajak masyarakat untuk rutin berolah raga. “Setelah berolah raga, masyarakat di sini kemudian kita ajak untuk mengembangkan usaha-usaha kecil seperti pembuatan tempe, tahu telur asin dan makanan lain. Kerajinan tangan seperti keranjang juga mulai perlahan dikerjakan,” sebut Magdalena.

Untuk memasarkan hasil dari UKM warga Kampung Kubur, Magdalena menyebutkan bahwa hal itu masih dilakukan secara perlahan melalui warga di sekitar kampung kubur. Magdalena optimis nantinya hasil UKM warga itu bisa dipasarkan di tingkat pemerintahan seperti kantor walikota, gubernur dan lain sebagainya.

“Sembari berjalan sampai nantinya warga disini mahir dengan UKM yang dikembangkan, maka itu kita optimis nantinya bisa dipasarkan di kantor pemerintahan. Untuk itu kita juga perlu perhatian Pemerintah untuk bisa membantu warga mengembangkan modal melalui anggaran yang nantinya mungkin bisa dicanangkan apabila upaya pemberdayaan masyarakat ini berkembang,” tandas Magdalena. [MUL]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *