INIMEDAN – Wacana lelang jabatan bagi pejabat eselon II dilingkup Pemprovsu diharapkan rampung pada akhir bulan ini. Dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sedikitnya akan diprioritaskan lelang jabatan di delapan SKPD.
Dari delapan SKPD tersebut, enam di antaranya masih dijabat pelaksana tugas (Plt) kepala dinas, dua lainnya dikarenakan tengah bermasalah hukum.
“Yang jelas untuk tujuh pejabat yang kosong dan pejabat yang saat ini statusnya tersangka karena tersandung masalah hukum, jadi ada delapan itu yang pasti,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Hasban Ritonga, Kamis (7/1).
Kedelapan instansi atau satuan kerja itu, sebut Hasban, Inspektorat Sumut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pertanian, Asisten II, serta Badan Keasatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), dimana pejabat sebelumnya yakni Eddy Syofian tengah berstatus tersangka oleh Kejaksaan Agung, terkait kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu TA 2012-2013.
Meski begitu, Hasban yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan ini, belum mau memastikan bahwa lelang jabatan akan dilakukan untuk keseluruhan jabatan eselon II. “Target kita juga memang diakhir bulan ini bisa kelar, kita berupaya untuk cepat memrosesnya,” katanya.
Diketahui, Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi telah menetapkan tim pansel lelang jabatan sebanyak 9 orang. Dimana selain Sekdaprovsu Hasban Ritonga, tiga anggota lainnya yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Sumut Arsyad Lubis, mewakili gender Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Sumut Purnama Dewi dan Assisten Kesejahteraan Sosial OK Zulkarnain.
Selanjutnya dari luar Pemprovsu Dekan Fakultas Psikologi USU Irmawati, Fisipol USU Marlon Sihombing, kemudian mewakili masyarakat mantan Sekdaprovsu RE Nainggolan, Muchyan Tambuse dan mantan Kepala BKD Sumut Mangasing Mungkur.
Hasban mengatakan, tim pansel akan berupaya untuk bekerja secara maksimal. Dimana tim akan bertemu sekali lagi untuk memastikan tahapan dari proses lelang jabatan. [MUL]
