INIMEDAN – Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyambut baik jika Partai Golkar hendak bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. Namun, dia meminta Golkar terlebih dulu menunjukkan komitmennya dengan menyerahkan kursi Ketua DPR kepada PDI-P.
“Wacana kan berbeda dengan bukti nyata. Yang kita harapkan dalam jangka pendek ini, Golkar kembali menunjukkan sikap negarawan dengan sukarela menjunjung tingi aspek demokrasi di legislatif. Jangan termakan libido kekuasaan jangka pendek, merebut posisi ketua DPR,” kata Hendrawan, Selasa (5/1/2016) seperti dikutip dari Kompas.
Hendrawan mengatakan, sesuai aspek demokrasi, posisi Ketua DPR seharusnya diberikan kepada PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014.
Namun, dia menuding Golkar sengaja mengubah Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sehingga aturan mengenai pemilihan Ketua DPR berubah.
Pemilihan pimpinan DPR pun diusung secara paket dan dimenangkan Koalisi Merah Putih yang saat itu berjumlah mayoritas.
“Golkar merekayasa, mengubah UU MD3 dengan kecepatan superkilat sehingga posisi ketua DPR direbut mereka,” ujar Hendrawan.
Anggota Komisi XI DPR ini berharap Golkar membatalkan pengusulan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Golkar juga, kata dia, harus mendukung PDI-P untuk merevisi kembali UU MD3.
“Idealnya Golkar harus membuktikan secara konkret, jangan ketika kekepet bicara hal-hal yang ideal, tapi saat diatas angin menggunakan kekusaan secara semena-mena,” ujar Hendrawan.
Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Opsi ini muncul pada konsolidasi nasional Partai Golkar, Senin (4/1/2016), di Bali. [Baca: Mayoritas DPD Golkar se-Indonesia Ingin Gabung dengan Pemerintah]
DPD I sepakat merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah dalam konsolidasi nasional di Bali.
Namun, rekomendasi itu masih akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional yang akan segera digelar.
“Dibahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tetapi bukan di KIH ya,” kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali Nurdin Halid saat dihubungi. [KCM]
Komentar