INIMEDAN – Bendahara Umum Partai Golkar kubu Munas Bali, Bambang Soesatyo menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, telah menyalahgunakaan wewenang karena tidak menerbitkan SK kepengurusan Aburizal Bakrie.
Bahkan, Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo meyebut langkah Menkumham yang mewakili pemerintah seakan mengeskalasi konflik internal Partai Golkar dengan menggunakan wewenang Menkumham.
“Sebagai regulator, pemerintah berwenang dan punya kompetensi untuk menyelesaikan persoalan Golkar. Tapi, pemerintah memang tidak ingin menggunakan wewenang dan kompetensi itu untuk menyelesaikan persoalan Golkar dengan bijaksana,” kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (3/1/2016).
Menurut dia, dengan hanya mencabut SK kepengurusan Golkar Ancol, pemerintah justru lari meninggalkan persoalan. Sebab, hingga kini, pemerintah menolak mengesahkan hasil Munas Bali. Dengan begitu, pemerintah dianggap hanya memperuncing persoalan. Dan terkesan, sengaja mempersulit legalitas kepengurusan parta Golkar.
“Di sini, tampak jelas kalau pemerintah sudah menyalahgunakan wewenang. Seharusnya, wewenang itu tidak digunakan untuk memecahbelah partai politik. Tapi, publik bisa melihat bahwa wewenang itu dijadikan alat untuk berpolitik dalam menyikapi persoalan legalitas kepengurusan Partai Golkar,” sesalnya. [IC]
