INIMEDAN – Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengultimatum dua perusahaan perikanan besar di Danau Toba untuk menghentikan produksi, karena dianggap telah merusak lingkungan sekitar.
“Pemandangan Danau Toba itu indah, tapi sayang danaunya jorok dan bau. Pertama-tama kita bersihkan dulu, ada dua perusahaan besar di situ kami kasih waktu satu tahun menghentikan operasinya,” ujar Rizal saat rapat koordinasi tindak lanjut badan otorita pengelola kawasan pariwisata Danau Toba di Institut Teknologi Del, Medan, Sabtu (9/1/2016).
Menurut Rizal, jika kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sampai melewati batas waktu yang diberikan, maka akan dituntut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan mendendanya.
“Dendanya ini bikin bangkrut perusahaan itu, karena percuma kita bangun infrastruktur, bandara, tetapi Danau Toba masih jorok dan bau,” ucap Rizal.
Namun ketika ditanyai nama kedua perusahaan tersebut, Rizal enggan menyebutkannya dan hanya bilang perusahaannya memiliki banyak kerambah di Danau Toba.
Di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan? meminta Bupati Simalungun untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang membuang limbah di Danau Toba.
“?Masalah limbah kita harus bekerja, jangan orang lain bekerja di sini tapi kita dapet buntungnya. Ini ada di daerah Anda (Bupati Simalungun), kita warning ini, satu tahun dia harus kerjakan ini,” tutur Luhut.
Berdasarkan hasil penelusuran, di Simalungun terdapat perusahaan besar asing milik warna negara Swiss dengan nama PT Aquafarm Nusantara?.
Perusahaan tersebut, membudidayakan ikan nilai (Tilapia) serta menjadikan Danau Toba sebagai keramba jaring apung (KJA).
Danau Toba akan dikembangkan menjadi Monaco of Asia oleh pemerintah, dimana danau terbesar se-Asia Tenggara ini merupakan bagian dari 10 kawasan wisata yang akan dibentuk badan otoritas, seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Wakatobi, dan Morotai. [TNC]
