oleh

2016, Indikator Keuangan Negara Mengkhawatirkan

INIMEDAN – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan indikator keuangan negara di tahun 2016 kian mengkhawatirkan. Hal itu dikatakan Gus kepada wartawan di Medan, Minggu (3/1/2016).

Dia mengatakan, beban anggaran yang dipikul pemerintah pada tahun 2016 kian berat. Sebelum memasuki masa reses periode Desember 2015 hingga Januari 2016, Komisi XI DPR telah memanggil Menteri Keuangan untuk menegaskan kembali tentang indikator keuangan negara yang kian mengkhawatirkan.

Gus yang anggota DPR dari daerah pemilihan Sumut berpendapat, dilihat dari pencapaian penerimaan perpajakan hingga akhir November 2015 masih 70% dari target.

Uniknya, kata dia, Menteri Keuangan masih optimis bahwa outlook pajak hingga akhir 2015 prognosisnya tercapai di angka 85,8%. “Sehingga akan ada short fall (kekurangan) sekitar Rp 200 triliun. Hitungan saya dan anggota Komisi XI tentu berbeda. Saya paling yakin, tercapai 82% pun target pajak di 2015 ini sudah sangat bagus. Sehingga dalam hitungan saya short fall itu akan mencapai Rp 260 triliun. Uniknya di 2016, walaupun ada kegagalan di tahun lalu, pemerintah masih ngotot untuk menaikkan target penerimaan lima persen lagi,” katanya.

Gus yakin, siapapun Dirjen Pajak-nya, pasti akan mundur melihat kondisi sekarang.

Lalu bagaimana gambaran secara umum kinerja pemerintah di 2016? “Jika acuannya adalah APBN 2016, maka sekarang pun sudah ada suara-suara dari kita anggota dewan untuk merevisi penerimaan tahun 2016. Anggarannya belum dijalankan tapi sudah ada suara minta revisi. Memang nanti ada waktunya kita bicara APBN perubahan. Tapikan lucu, baru kita putuskan sudah mau direvisi,” paparnya.

Short fall APBN terlalu besar, jalan pintas yang dilakukan pemerintah hanya menambah utang luar negeri guna menambal defisit APBN. Karena UU tidak membolehkan pemerintah melanggar batasan defisit maksimal tiga persen dari PDB.

“Saya khawatir, walaupun utang ditambah tetap saja defisit terlampaui tiga persen. Karena sesungguhnya penambahan utang tak mengurangi persentase defisit,” jelas Gus.

Perlu diketahui, kata dia, selama satu tahun terakhir pemerintah sudah menambah utang luar negeri hingga Rp 500 triliun. Utang pemerintah Indonesia hingga November 2015 telah mencapai Rp 3.074, 82 triliun dengan perincian surat utang negara Rp 2.329,15 triliun, pinjaman antar negara Rp 745,67 triliun, ini sudah termasuk dari Jepang, World Bank, ADB, Perancis, Jerman dan IDB.

Problem makin berat ketika Indonesia memiliki APBN hingga Rp 2.000 triliun tapi tak mampu mensejahterakan masyarakat. “Dengan APBN sebanyak itu ada target yang harus dilakukan yaitu menurunkan kemiskinan, menekan pegangguran, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan memperpendek gini ratio. Tapi tak satu pun target itu tercapai. Kita tak ingin menciptakan warisan utang kepada generasi muda ke depan. Utang itu tidak untuk rakyat miskin. Utang terus bertambah tapi tak satupun yang bisa diperbaiki pemerintah. Saat membahas APBN 2016 Oktober lalu pun di situ kita tidak setujunya. Karena pemerintah tidak menetapkan target dengan realistis,” kata Gus.

Menurut dia, para penyusun APBN 2016 harus belajar dari pengalaman 2015. Nota keuangan pemerintah yang disusun di Agustus itu, ada pengajuan tingkat pertumbuhan 5,5% hingga 6% yang sebenarnya terlalu optimis.

Selain itu, dia mengaku aneh dengan cara pemerintah menetapkan APBN. “Heran kita. Yang ditetapkan duluan adalah sisi pengeluaran, baru dicari penerimaannya. Harusnya dibalik. Kemudian target pajak misalnya, angka yang ditargetkan tidak dikoordinasikan dengan para kepala kantor wilayah. Pokoknya Kakanwil hanya menerima target dari pemerintah pusat. Wajar kalau terjadi banyak kejanggalan target penerimaan negara,” tambahnya.

Menurut Gus, masih ada solusi dan perbaikan yang bisa dilakukan. “APBN itu disahkan di DPR. Dan pengawasannya juga pasti kawan-kawan di DPRI. Kita ingin kawan-kawan membuka mata atas kondisi ini. Kalau kami sudah konsekuen menolak APBN tapi arena jalan sendiri tentu lawan suara mayoritas fraksi lain anggaran tersebut disetujui. Kalaupun kita menolak bukan berarti ingin menggagalkan kinerja pemerintah. Kami hanya mengkritisi hal-hal yang tidak pro rakyat serta instrumen yang tak masuk akal,” kata dia. [MUL]

Komentar

News Feed