INIMEDAN – Anggota Pansus Angket Pelindo II Masinton Pasaribu akan terus mendesak agar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Pencopotan ini sesuai dengan rekomendasi pansus setelah meminta keterangan sejumlah pihak.
Masinton mengaku, saat ini ia akan lebih dulu menanyakan kepada pimpinan DPR perihal rekomendasi itu. “Mungkin Presiden Jokowi belum terima surat rekomendasi hasil Paripurna DPR, karena langsung memasuki masa reses,” kata Masinton, Rabu (23/12/2015).
Masa sidang kedua DPR periode 2015-2016 ditutup pada Jumat pekan lalu. Masa sidang selanjutnya akan dimulai pada Senin. 11 Januari 2016 mendatang.
Presiden Jokowi sendiri pekan lalu mengaku belum menerima rekomendasi dari Pansus Pelindo II terkait pemberhentian Rini.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil penyelidikan Pansus Angket Pelindo II tahap pertama tentang pengadaan barang dan jasa serta perpanjangan kontrak JICT dalam pengelolaan terminal peti kemas.
Tahap pertama penyelidikan Pansus Angket Pelindo II telah mengundang satu Menko, dua menteri, satu mantan menteri, jajaran direksi dan komisaris Pelindo II, Direksi JICT, lembaga konsultan asing, pengacara, dan berbagai kalangan terkait Pelindo II.
Penyelidikan belum berakhir. Politikus PDIP ini mengungkapkan Pansus Angket Pelindo II akan melakukan penyelidikan tahap kedua tentang ketenagakerjaan dan pembangunan proyek pelabuhan baru “New Priok” di Kalibaru, Jakarta Utara pada masa sidang berikutnya. Penyelidikan tahap dua akan berakhir 10 Februari 2016.
Sebelumnya, Pansus Angket Pelindo II menemukan bukti Menteri BUMN Rini Soemarno telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Rini Soemarno dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Asal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1).
Selain itu, pansus juga merekomendasikan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino diberhentikan. Lino saat ini juga sudah berstatus sebagai tersangka dalam perkara korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rekomendasi itu ditanggapi dingin oleh Rini Soemarno. Dia menyerahkan segala keputusan terkait pekerjaannya saat ini kepada pemerintah. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan isu pergantian jajaran menteri tidak akan terjadi dalam waktu dekat.? [CIC]
