Mayoritas DPD Golkar se-Indonesia Ingin Gabung dengan Pemerintah

INIMEDAN – Partai Golkar usai menggelar Rapat Konsultasi Nasional di Denpasar, Bali, pada Selasa (5/1/2016). Ada delapan rekomendasi yang akan dibahas pada Rapimnas mendatang.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan pada forum itu adalah keinginan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah I (setingkat provinsi) Partai Golkar se-Indonesia untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Wacana mayoritas yang dikembangkan oleh DPD I se-Indonesia adalah kita bergabung dengan pemerintah. Itu yang paling strategis,” kata Nurdin kepada wartawan sesuai Rapat Konsultasi Nasional.

Pada Rapimnas nanti akan dikaji ulang pola hubungan dan posisi Partai Golkar dengan pemerintah.

“Itu, setelah kita setahun berada di luar pemerintahan dan mencermati daripada perjalanan pemerintahan, baik keberhasilannya maupun kelemahan yang dimiliki Presiden Joko Widodo,” kata Nurdin.

Pada forum Rapimnas nanti, Partai Golkar akan mengkaji, membahas kemudian memutuskan, apakah bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi oposisi. “Artinya, kita menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal apa pun. Apabila, pemerintah melakukan kegiatan pro rakyat, proses pembangunan yang pro rakyat, maka kita akan mendukung pemerintah,” ujarnya.

“Tetapi, apabila pemerintah tidak melakukan kegiatan yang pro rakyat, maka kita akan melakukan kritikan sebagai solusi membangun bangsa ini,” dia menambahkan.

Tak Ingin Munas
Di bagian lain Nurdin Halid menyampaikan, salah satu rekomendasi lain adalah semua DPD bersepakat untuk tidak melaksanakan Munas atau Munaslub sebelum masa bakti hasil Munas Bali berakhir pada 2019.

“Itu keputusan yang paling penting. Artinya, mereka berpegang teguh pada AD/ART Partai Golkar. Taat asas,” kata Nurdin.

Menurutnya, di luar yang telah direkomendasikan dari forum Rapat Konsultasi Nasional, tidak akan ada Munas yang dirancang siapa pun. “Kecuali atas keputusan voters (pemilik hak suara/pimpinan daerah Partai Golkar) yang punya hak untuk memutuskan Munas atau tidak Munas,” ujarnya menambahkan.

Hal lain adalah Partai Golkar akan melakukan konsolidasi internal setelah keluarnya Surat Keputusan Menkumham. “Nanti kita akan lakukan identifikasi terhadap yang hanya ikut-ikutan, yang hanya sebuah keterpaksaan lalu terhadap mereka yang hanya dicaplok namanya,” katanya.

“Itu tentu ada pertimbangan untuk kita mengakomodasi di seluruh Indonesia. Tetapi yang merupakan inisiator, yang dalam hal ini melakukan pelanggaran berat terhadap AD/ART Partai Golkar, tidak ada toleransi,” ujarnya mengancam.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menjaga kewibawaan Partai Golkar. “Karena kewibawaan Partai, harkat dan martabat partai itu terjadi atas penegakan organisasi dan AD/ART. AD/ART harus menjadi supremasi dari organisasi.” [VNC]

Komentar