INIMEDAN – Partai Golkar hasil Munas Ancol yang di bawah kepemimpinan Agung Laksono menganggap penyelenggaran Rapimnas hasil Munas Bali adalah ilegal. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) enggan ambil pusing. Dia mengaku penyelenggarakan Rapimnas sudah sesuai dengan AD/ART partai.
“Ya biar aja yang nilai orang. Yang dinilai gak ada legal standingnya yang mana, biar orang yang menilai,” ujar Ical di sela-sela Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (24/1).
Di lain hal, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku tidak mengatahui apakah Ketua Tim Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) akan menghadiri perhelatan yang ia selenggaran itu.
Baginya yang terpenting Rapimnas tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari JK. Sehingga ke depannya bisa menentukan arah Partai Golkar menuju munas luar biasa atau munaslub. “Belum tahu kita (JK akan datang). Saya sudah berkomunikasi dengan beliau, beliau bilang ke saya bagus,” katanya.
Sah di Mata Pemerintah
Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Sabtu (23/1), hadir dalam perhelatan Rapimnas Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) atau Munas Bali.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Partai Golkar Ical mengaku, kedatangannya Yasonna sudah menunjukan, jika Munas Bali lebih diakui dari Munas Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
Pasalnya, kata Ical, Yasonna mengungkapkan agar kubu Agung Laksono ikut dalam Rapimnas yang diselenggarakan oleh Munas Bali.
“Beliau (Yasonna) mengatakan supaya semua kubu Agung Laksono supaya ikut dalam rapat Rapimnas ini, dan sehingga bisa ikut menyelenggarakan Munaslub,” ujar Ical di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (24/1).
Saat disinggung lebih dalam, apakah datangnya Yasonna ke Rapimnas Munas Bali, menunjukan gelagat akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk Munas Bali, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini enggan untuk berbicara lebih gamblang.
Dia hanya mengaku, Rapimnas yang diselenggarakan oleh Munas Bali adalah sah yang sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. “Datangnya Yasonna mengatakan bahwa Rapimnas ini sah,” katanya.
Sekedar informasi, perhelatan Rapimnas ini akan diselenggarakan mulai dari tanggal 23-25 Januari 2016. Setidaknya ada tiga hal utama yang akan dibahas dalam Rapimnas, yakni menyangkut keorganisasian, program, dan pernyataan politik. Berikut poin yang akan dibahas di Rapimnas:
- Keorganisasian akan membahas soal konsolidasi dan evaluasi terhadap Pilkada Serentak 2015. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan mesin partai saat Pilkada 2017 dam 2019. Hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan polemik internal yang memengaruhi perolehan suara.
- Program tentunya akan membahas upaya membenahi konsolidasi partai dan memperbaiki citra Golkar, sekaligus pembenahan kaderisasi.
- Pernyataan politik. Pada poin pembahasan ini, Partai Golkar akan menata hubungan dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dukung Pemerintah
Partai Golkar versi Munas Bali sudah memastikan diri mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Mengenai hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengungkapkan, merapatnya ke pemeritahan hanya untuk mendukung program-program pemerintah sehingga bisa dilaksanakan dengan baik kepada rakyat.
“Ya kita sama-sama duduk kita menanyakan ke pemerintah kebijakan apa yang mau dilakukan. Misalnya, kebijakan tax amnesty, kebijakan perubahan UU minerba, dan sebagainya.
Kita duduk bersama pemerintah agar kita mengetahuinya sebelum keputusan itu diambil,” ujar Ical di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (24/1).
Kendati sudah mendukung pemerintahan Jokowi-JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menegaskan tidak akan meminta kursi di dalam Kabinet Kerja. “Saya mengatakan kita (Partai Golkar) duduk bersama mendukung pemerintah bukan berati duduk di pemerintahan. Gak sama itu,” tegasnya.
Kendati demikian, pria kelahiran Jakarta tersebut mengaku, Partai Golar masih berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Terlebih KMP juga mempersilahkan, jika partai berlogo pohon beringin tersebut untuk mendukung pemerintah.
“Gak ada keluar dari KMP, tadi malam kan enggak keluar. (Dan tanggapan dari KMP) bagus,” pungkasnya.[oz/@]
