INIMEDAN – Beberapa potensi kericuhan di prediksi pada tahun 2016 bakal terjadi di Sumatera Utara. Potensi kericuhan itu antara lain masalah Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sementara potensi kerawanan lainnya adalah Pelaksanaan Pilkada Siantar dan Simalungun, konflik tanah, tapal batas, tindakan korupsi serta masalah pertambangan, agama, pendidkan, buruh dan lainnya.
Masalah ISIS di Sumut dan Medan khususnya, masih relatif belum ada. Walau beberapa waktu lalu ada seorang remaja yang mengendarai sepedamotor dengan membawa dan mengibarkan bendera berlambang ISIS di Medan. Dia dibayar Rp50 ribu.
Namun demikian, masih terus kita pantau, terlebih setelah ada penggerebekan yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror di Jawa beberapa waktu lalu. Selain itu, masih ada potensi kerawanan di tahun depan,” kata Kapoldasu Irjen Pol Ngadino, saat memberikan pemaparan di acara Refleksi Akhir Tahun, di Aula Tribrata Mapoldasu, Senin (28/12).
Untuk masalah Pilkada Siantar dan Simalungun, kata Kapoldasu, pihaknya masih terus memantau. Untuk masalah tapal batas, tidak dipungkiri masih ada beberapa persoalan yang terjadi, misalnya tapal batas antara Kabupaten Deliserdang dan Serdang Bedagai (Sergai), tapal batas Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Tapsel) dan lainnya.
Untuk potensi kerawanan di pemerintahan, lanjut Ngadino, terkait kasus penangkapan ketua, anggota dan panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Medan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menerima suap dari pengacara. Sehingga, menyeret nama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, yang saat ini sedang ditahan KPK.
Dari kasus itu, lantas menyeret nama ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut oleh KPK terkait kasus Hak Interpelasi Gubsu. “Dalam kasus ini, masih akan terus berlanjut,” sebutnya.
Persoalan sengketa lahan yang turut menjadi perhatian Poldasu, sambung Ngadino, seperti sengketa lahan seluas 17,7 hektare (Ha) di Dusun Sunggal, Deliserdang, sengketa lahan di eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, dan lainnya.
Masalah pertambangan juga berpotensi menimbulkan konflik, misalnya seperti persoalan PT Sorik Mas Mining dan Geothermal Power, Tambang PT Madina Mining di Madina, kemudian tambang PT Agincourt Resources di Batangtoru, Tapsel.
Untuk potensi kerawanan di bidang agama, misalnya masalah di Gereja Huria Kriten Batak Protestan (HKBP) Triniti Distrix X Medan-Aceh, Jalan Tangguk Bongkar Mandala dan Gereja HKBP Nommensen.
Di bidang pendidikan, persoalan dualisme Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), menjadi perhatian serius Poldasu. Karena, persoalan dualisme di kampus itu masih diprediksi akan terus bergejolak di tahun 2016 mendatang.
Masalah buruh juga tak luput dari perhatian Poldasu. “Masalah buruh yang menuntut kenaikan upah juga menjadi perhatian kita (polisi). Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2015 yang sudah ditetapkan kisaran Rp2,6 juta, dirasa buruh tidak cukup dan mereka (buruh) meminta agar UMP itu dinaikan,” sebut Ngadino. (@di)
