INIMEDAN-
Kalangan DPRD Sumut sangat prihatin terhadap puluhan desa di wilayah Tapanuli meliputi Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Tapteng dan Sibolga sampai sekarang masih ada yang belum mendapat aliran listrik dari PT (Persero) PLN (Perusahaan Listrik Negara).
“Indonesia sudah 71 tahun merdeka, tapi masih banyak desa yang belum menikmati kemerdekaan itu, terbukti dari puluhan desa di wilayah Tapanuli belum dialiri energy listrik,” ungkap Sekretaris FPDemokrat Sopar Siburian SH MH dan anggota FPKB (Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa) Ir Juliski Simorangkir MM didampingi Bendahara FPDempokrat Jenny RL Berutu SH kepada wartawan, Kamis (31/3) di gedung dewan.
Kedua anggota dewan dari dapil Sumut IX (Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Tapteng dan Sibolga) ini mengaku telah melihat langsung puluhan desa yang belum menikmati penerangan listrik, baik aliran listrik dari PLN maupun perusahaan listrik swasta, ketika melakukan kegiatan reses di wilayah Tapanuli.
Wilayah Tapanuli yang belum tersentuh PLN, lanjut Sopar Siburian, terdapat beberapa desa di Kabupaten Tobasa (Toba samosir), diantaranya Desa Sibutuon, Desa Pagar Batu Kecamatan Habinsaran, Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan (21 kk). Kemudian di Kabupaten Taput (Tapanuli Utara) diantaranya, Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangumban (120 kk), Dusun Hopong (120 kk), Desa Pagaran Lambung, Desa Sibalanga, Desa Siantar, Desa Naipospos, Desa Tor Horas dan beberapa desa dk Kecamatan Adian Koting.
Di Kabupaten Samosir, lanjut Sopar Siburian yang juga anggota Komisi B itu, antara lain Desa Parhorasan, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Pangururan dan beberapa desa di Kecamatan Palipi dan Desa Pananggangan Kecamata Nainggolan masih mengalami ‘gelap gulita’ dimalam hari.
Demikian halnya di Kabupaten Humbahas (Humbang hasundutan), ungkapnya, masyarakat yang belum menikmati aliran listrik sampai sekarang, diantaranya Desa Siontujuh, Desa Sibulbulon, Desa Simataniari, Desa Sionom Hudon Kecamatan Parlilitan. Di Kabupatan Tapteng (Tapanuli tengah), antara lain Desa Pulo Pakkat 160 kk dan Desa Sihapas Kecamatan Suka Bangun 80 kk juga belum terjamah PLN.
Untuk itu, Sopar Siburian mendesak Pemkab di wilayah Tapanuli (Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas dan Tapteng) agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jaringan aliran listrik, seperti dilakukan Pemkab Pakpak Bharat membuat anggaran membangun jaringan, karena pihak PLN tidak memiliki anggaran untuk membangun jaringan listrik desa.
Menurut Jenny RL Berutu dari dapil Sumut XI (Karo, Dairi, Pakpak Bharat), Pemkab Pakpak Bharat mengalokasikan anggaran untuk jaringan listrik setiap tahunnya melalui APBD kabupaten tersebut.
“Kalau menunggu PLN membangun jaringan, sampai kapanpun masyarakat tidak akan pernah menikmati listrik. Disini butuh partisipasi pemerintah daerah membangun jaringan untuk rakyatnya, sehingga PLN tinggal mengalirkan arus,” ujar Jenny.
Juliski Simorangkir juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya desa di wilayah Tapanuli belum menikmati penerangan listrik. Padahal, wilayah Tapanuli merupakan lumbung energy di Sumatera Utara, seperti PLTA Asahan, PLTU Sipansihoras di Tapteng, PLTU Labuhan Angin dan pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Taput masih dalam proses pembangunan diharapkan tahun 2017 sudah menghasilkan energy. Padahal energy yang disalurkan tidak harus banyak, tapi cukup 5 mw bisa menerangi desa.
“Masih banyak lagi sumber energy mini hydro dibeberapa tempat di dapil Sumut IX wilayah Tapanuli, tapi desa-desa belum dialiri listrik msih banyak. Sudah seharusnya, PT PLN membangun jaringan, karena sudah menjadi tanggung jawab PLN bukan tanggung jawab pemeritah daerah,” ujar anggota Komisi D ini seraya menyebutkan di Sibolga, juga masih banyak desa belum teraliri listrik.( im-01)
