inimedan.com.
Gebrakan baru dengan Bongkar Pasang pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sudah saatnya dilakukan H.T.Erry Nuradi, setelah dilantik sebagai Gubsu defenitif oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini diungkapkan H.Syah Affandin,SH, Ketua Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPRD Sumut, kemarin (25/5).
Bongkar pasang atau pergantian pimpinan SKPD tersebut menurut politisi PAN yang akrab disapa Ondim itu adalah sebagai upaya menjalin harmonisasi antara Gubernur dengan para pimpinan SKPD dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Pemprovsu.
“Sebagai Gubsu definitif sudah harus melakukan gebrakan baru dengan melakukan pergantian di jajaran SKPD Pemprovsu dengan menempatkan figur-figur yang andal yang dapat bekerja-sama dengan Erry Nuradi dalam upaya percepatan realisasi program pembangunan,” ujar Syah Affandin di DPRD Sumut menanggapi dilantiknya HT Erry Nuradi menjadi Gubsu defenitif.
Ondim mengungkapkan, pihaknya selama ini dapat memaklumi tentang kinerja Pempropsu yang kurang harmonisasi, sebab HT.Erry Nuradi masih berstatus Plt Gubsu, sehingga belum dapat banyak melakukan terobosan dalam mendongkrak kinerja jajarannya.
“Posisinya sebagai Plt Gubsu, HT.Erry Nuradi memiliki keterbatasan wewenang dalam memutuskan serta melahirkan kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan jalannya pemerintahan, apalagi para pimpinan SKPD masih diduduki wajah-wajah lama,” kata anggota dewan Dapil Kabupaten Langkat dan Binjai ini.
Ondim juga mengungkapkan, bahwa suasana kebatinan jajaran birokrasi di Pemprovsu pasca dilakukannya penanahan terhadap Gatot Pujonugroho, yang ditindak lanjuti dengan ramainya pemeriksaan sejumlah pejabat Pemprovsu, juga membuat suasana di pemerintahan menjadi tidak kondusif dan tidak harmonis, yang berimbas pada menurunnya gairah kerja aparat pemerintah.
“Sekarang HT Erry Nuradi sudah dilantik menjadi Gubsu definitif dan para pejabat di jajaran Pemprovsu juga sudah tidak lagi direpotkan dengan persoalan hukum. Jadi sudah tidak ada alasan lagi pihak Pemprovsu untuk tidak fokus dalam menjalankan tupoksinya. Jika ada pimpinan SKPD yang bermalas-malasan, segera diganti,” tegasnya.
Ondim bahkan sangat mengapresiasi Gubsu secepatnya mengevaluasi para pimpinan SKPD, yang dinilai sudah mentok dan tidak bisa lagi diharapkan mampu meningkatkan etos kerjanya. “Para pimpinan SKPD yang tidak beres itu, harus segera diganti, dengan mendudukkan figur pejabat yang lebih energik dan relatif bersih dari kemungkinan terlibat dalam praktik KKN,” katanya.
Ondim berharap Erry Nuradi dapat memanfaatkan sisa masa jabatannya sebagai Gubsu definitif, untuk melakukan kerja-kerja riil yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur serta membenahi manajemen sejumlah BUMD, yang selama ini terkesan hanya membebani keuangan Pemprovsu. [im-01]
