INIMEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyiapkan rencana anggaran sekitar Rp 600 miliar dari APBD 2016 sebesar Rp 5,3 triliun untuk belanja ke Bina Margaan melaksanakan rehabilitasi jalan dan drainase. Hal ini dinilai cukup memadai meningkatkan kualitas sistem jaringan dan drainase kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Zulkarnaen, menjelaskan, Pemko Medan sudah menyusun rencana strategi tahunan baik itu arah kebijakan pembangunan maupun program kerja yang akan dilakujan ditahun 2016.
“Kita memiliki volume belanja daerah sekitar Rp 5,3 triliun, dimana 32% nya untuk biaya tidak langsung dan 58% untuk belanja pengeluaran. Dengan begitu Pemko memiliki krmampuan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang semakin produktif guba mengatasi tantangan pembangunan kota,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/12/2015).
Menurutnya, tantangan pembangunan kota salah satunya memperbaiki infrastruktur. Untuk itu dengan alokasi dana yang akan disiapkan tersebut diharapkan kualitas sistem jaringan jalan dan drainase lebih baik, sehingga masyarakat akan semakin bisa menikmati serta tidak ada lagi spot-spot genangan air dan banjir.
“Kita juga harapkan peningkatan kualitas jaringan jalan ini didukung oleh pembelanjaan program-program jaringan jalan dari APBB dan APBD propinsi. Karena pembangunan ini harus berintegrasi secara vertikal baik jaringan jalan propinsi dan nasional,” ucapnya.
Tahun 2016 ini juga, lanjut Zulkarnaen, Pemko Medan mendapatkan alokasi belanja jaringan jalan dari APBN yakni akan dimulainya pembangunan underpass Katamso Titi Kuning. Ini akan mendorong fungsi jalan lingkar bagian luar Kota Medan yang semakin baik dan tahun 2017 juga akan segera dibangun flyover Kampung Lalang. “Kita juga menanti Balai Besar Jalan Nasional sudah bisa menyelesaikan penyusunan program fly over Pondok Kelapa dan fly over Aksara sesuai yang sudah kita usulkan,” ungkapnya.
Kemudian, katanya lagi, Balai Besar Jalan Nasional juga akan meneruskan perbaikan jalan lingkar luar kota di Jalan Sumarsono Helvetia. Kalau ini sudah dikerjakan, maka sistem jaringan libfkar luar bagian utara dapat terintegrasi dengan jalan tol sehingga konektivitas antara kawasan dan wilayah akan semakin baik.
Diharapkan juga, Balai Besar Jalan Nasional dapat meningkatkan perawatan dan pemeliharaan jaringan-jaringan jalan nasional yang memang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. “Poin ini sangat penting karena ada kondisi jalan Kota Medan yang rusak akibat proyek pembangunan jaringan sanitasi. Jadi kalau proyek itu berada di jalan nasional atau propinsi, diharapkan mereka bisa melakukan rehabilitasi jalan-jalan tersebut. Intinya harus saling mendukung karena tidak semua harus dilakukan pada pengusaha proyek itu memperbaikinya tapi bisa dibantu balai besar jalan nasional dan propinsi jika pelaksanaan berada di jalan mereka,” imbuh Zulkarnaen.
Saat ini, Pemko Medan juga sedang menjajaki kerjasama dengan pelaksana proyek sanitasi tersebut agar Pemko Medan ikut memperbaiki jalan yang rusak akibat galian. “Pemko Medan tidak bjsa membiarkan jalan itu rusak, meski bukan tanggungjawab Pemko. Makanya kita tunggu sejauh mana proyek itu memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut. Tapi kalau mereka tidak anggaran bisa saja Pemko yang melakukan perbaikan. Ini semua harapan kita ditahun 2016 agar tidak ada lagi jalan kota yang rusak dan tetap melakukan integrasi dengan pusat, propinsi dan kota,” tuturnya. [MUL]
