INIMEDAN – Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu menjadi prioritas bagi pemerintah pusat selama 2016. Jalan dengan panjang 61,8 km ini adalah salah satu dari 37 paket pembangunan infrastruktur di Sumut.
Hal itu dikatakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (BBPJN I) Paul Ames Halomoan usai acara video conference penandatanganan kontrak serentak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Presiden Joko Widodo pada di Kantor Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Jl Sakti Lubis Medan, Rabu (6/1/2016).
Jalan tol Medan-Tebingtinggi-Kualanamu merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera dan terbagi dalam 2 (dua) seksi, yaitu Seksi I (Medan-Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 km dan Seksi II (Perbarakan-Tebing Tinggi) sepanjang 44 km. Jalan tol ini akan memiliki 2×2 lajur pada tahap awal dan 2×3 lajur pada tahap akhir dengan kecepatan rencana 100 km/jam. “Projek strategis tahun 2016 di Sumut tol Kualanamu. Ditargetkan selesai 2017,” ucapnya.
Untuk di Sumatera, lanjut Paul Ames, ada 190 paket projek pembangunan infrastruktur dengan nilai Rp 2,35 triliun. Sementara di Sumut-Aceh, katanya, terdapat 97 paket dengan nilai Rp 1,9 triliun.
Pada acara video conference Plt Gubsu H T Erry Nuradi meminta Presiden RI Joko Widodo menambah alokasi dana untuk pembangunan dan perawatan jalan di Sumut yang termasuk jalan provinsi terpanjang di Indonesia.
Acara itu juga dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan anggaran Kementerian 2016 yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Penandatangan kontrak itu dilakukan di lima lokasi secara serentak, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Erry menjelaskan panjang jalan nasional Sumut 2.632 km termasuk yang terpanjang dengan kondisi mantap 80,68%. Dengan demikian masih ada 508,52 km jalan nasional yang berada dalam kondisi rusak. Kepada presiden, ia berharap alokasi dana untuk pembangunan maupun perawatan jalan bisa meningkat lagi. “Tahun ini kita dapat Rp 1,9 triliun, paling tidak kita butuh alokasi Rp 3 triliun karena masih banyak jalan nasional yang rusak,” ujarnya.
Kendati Sumut memiliki jalan nasional terpanjang, kata Erry, namun anggaran masih minim. Dia mencontohkan Sulawesi Tengah yang panjang jalannya masih di bawah Sumut namun alokasi anggaran mencapai Rp 2,8triliun. “Kita mohon bisa diperhatikan, karena jumlah penduduk Sumut juga termasuk ke empat terbesar,” katanya.
Adapun total alokasi anggaran direktorat jenderal Binamarga di Sumut pada tahun 2015 adalah Rp 1.986 triliun sedangkan untuk tahun 2016 ini alokasi turun sekitar Rp 60 miliar menjadi Rp 1.925 triliun.
Ia menjelaskan kondisi jalan mantap saat ini sudah mencapai sekitar 75%. Ia pun memaparkan sejumlah program strategis nasional di Sumut seperti Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deliserdang-Karo dan Kawasan Strategis Nasional Danau toba.
Dalam kesempatan Presiden menyaksikan penandatanganan kontrak dengan total paket yang ditandatangani sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak Rp 8,814 triliun. Dari total paket tersebut, 597 di antaranya paket kecil dengan nilai proyek di bawah 50 miliar.
Paket kecil ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah. Sedangkan 47 paket lain adalah paket besar dengan nilai di atas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2016.
Sedangkan untuk BBPJN I Medan, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 37 paket dengan total nila Rp 644.038 miliar dimana 13 proyek diantaranya di wilayah Provinsi Aceh.
“Kalau hari ini sudah ditandatangani, besok harus sudah mulai kerja,” kata Presiden Jokowi pada video konference.
Dia berharap percepatan ini bisa mendorong dan menjadi stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. “Jangan samapai investor dan masyarakat sudah percaya, kita lalai. Growth (pertumbuhan ekonomi:red) bisa turun lagi,” katanya.
Presiden berpesan agar proyek yang dilaksanakan bisa padat karya dengan melibatkan kontraktor lokal dan bahan baku lokal sehingga lebih banyak uang beredar di daerah. [MUL]
